Marzuki Usul Kampanye Parpol Dibiayai Negara

VIVAnews - Lagi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie melontarkan pernyataan yang menarik perhatian. Kali ini, Marzuki menilai untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, lebih baik biaya kampanye seluruh partai politik ditanggung oleh negara.

"Saya punya ide, bagaimana kalau kampanye partai dibiayai oleh negara saja. Kalau ada partai mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu di diskualifikasi," ujar Marzuki saat ditemui usai diskusi 'Peta Masalah Bangsa, Tantangan Demokrasi dan Pembangunan Keadilan' di kediaman politisi Bursah Zarnubi, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 23 Agustus 2011.

Marzuki mengemukakan, jika ada 40 partai kontestan pemilu, mereka diberikan kesempatan yang sama. Mulai dari pemasangan baliho, spanduk hingga pidato di media-media cetak dan elektronik. "Asas keadilannya kuat, tidak ada diskriminasi," imbuhnya.

Dia menjelaskan, bila ada parpol apapun yang memanfaatkan fasilitas di luar itu maka harus didiskualifikasi. Karena, lanjutnya, KPU sebagai penyelenggara adalah lembaga yang independen.

Tidak hanya pemilu legislatif, menurut Marzuki, pemilu presiden pun harus dibiayai oleh negara. Dengan begitu, dia meyakini, partai-partai tidak akan berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye.

"Pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik. Tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi, kita diskusikan bisa-bisa jadi solusi kalau kita mau dan punya niat baik," jelasnya.

Selain itu, aturan tersebut juga harus diterapkan dalam setiap pemilukada di daerah-daerah. Agar pemimpin yang dihasilkan dalam pemilu benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan profesional.

"Karena kepala daerah ini siapa yang paling banyak setorannya, siapa yang mampu membeli mesin politiknya, siapa yang paling banyak bawa sembako banyak ke rakyatnya, sehingga siapapun yang menjadi kepala daerah jauh dari apa yang kita harapkan," katanya.

Namun demikian, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengingatkan, ide apapun tidak akan berjalan bila dilandasi niat yang tidak baik. Dampak negatifnya akan dirasakan masyarakat seperti saat ini.

"Ini harus ada keberanian politis. Kalau saya berani saja, karena nggak ada urusan, 2014 selesai. Berhenti ya berhenti, nggak ada urusan, besok juga berhenti nggak ada urusan bagi saya, karena ketua DPR juga saya tidak minta, saya ditugaskan, makanya saya bekerja baik. Sesuai tanggung jawab saya," tutur Marzuki.


sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/243035--kampanye-semua-parpol-harus-dibiayai-negara-

Marzuki Alie Usul Biaya Kampanye Parpol dari APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie kembali membuat ide kotroversial. Kali ini mengusulkan agar biaya kampanye partai politik dalam Pemilu baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau masalah keuangan dalam kampanye saya punya ide bagaimana kalau dibiayai negara lewat APBN," kata Marzuki dalam diskusi dan buka bersama para aktivis di "Institute Gerakan" Jakarta, Rabu (24/8/2011).
Marzuki Alie yang juga wakil ketua umum dewan pembina Partai Demokrat ini menegaskan jika penggunaan APBN akan efektif mengatur biaya kampanye partai politik.
"Kalau ada partai politik keluarkan dana kampanye selain dari APBN pada Pemilu maka partai politik tersebut bisa didiskualifikasi," ujarnya.
Selain untuk kampanye pilpres dan pemilu, Marzuki Alie juga menegaskan biaya Pilkada atau pemilihan kepala daerah juga bisa diambil dari APBN atau APBD.
"Ada azaz keadilan dan tidak ada diskriminatif. Dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden serta Pilkada dibiayai APBN atau APBD sehingga tidak ada diskriminatif," ujarnya.
Marzuki mengakui pembiayaan kampanye untuk partai politik sering seret dan tidak jelas asal usulnya. Akibatnya ada partai politik yang biaya kampanyenya sangat besar dan beberapa parpol juga biaya kampanyenya sangat seret. 

Alasan SBY Balas Surat Nazaruddin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan untuk membalas surat mantan bendahara partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. SBY membalas surat itu dan mengirimkannya hari ini.

Mengapa surat Nazaruddin akhirnya dibalas Presiden SBY? Menurut Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, perlu ada penjelasan terkait pernyataan Nazaruddin dalam suratnya kepada SBY. "Ini sudah menjadi kontroversi," kata Julian di Jakarta, Minggu 21 Agustus 2011.

Julian menegaskan, surat itu tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang saat ini sedang dijalani Nazaruddin. "Karena presiden tidak akan melakukan intervensi," kata Julian.

Julian mengatakan, surat balasan SBY itu juga tidak akan menjadi bumerang bagi Presiden SBY. "Justru agar lebih jelas posisinya," tegas Julian.

Dia menambahkan, surat itu tidak hanya ditujukan kepada Nazaruddin, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. "Agar masyarakat menjadi lebih jelas. Ini merupakan bagian dari sikap SBY yang masih komit terhadap pemberantasan korupsi," kata Julian.

Dalam surat kepada SBY, Nazaruddin menulis dirinya berjanji tidak akan menyebut apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat. Tapi, Nazaruddin memberikan syarat. Yakni, anak dan istrinya jangan diganggu.

Surat Nazaruddin itu sampai ke meja SBY dan dibaca pada Minggu 21 Agustus 2011. Dalam surat balasannya, SBY meminta Nazaruddin untuk membuka semua kasus yang dia ketahui. (sj)

SUMBER

Ini Surat Tanggapan SBY untuk Nazaruddin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi surat yang disampaikan oleh tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, secara terbuka pada pekan lalu.

Melalui surat tersebut, Nazaruddin meminta Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar tidak mengganggu istri dan anaknya. Sebagai timbal baliknya, Nazar, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tidak akan "bernyanyi".

Surat Presiden ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di komplek Istana Presiden, Jakarta, Minggu (21/8/2011). Berikut isi surat Presiden tersebut:

Jakarta, 21 Agustus 2011
Kepada Sdr Muhammad Nazaruddin di tempat,
Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini.
Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan, --dan memang tidak boleh, mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun. Prinsip dasar nonintervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.
Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab, tidak peduli dari unsur manapun atau dari partai politik apa pun.
Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melasanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin dalam konstitusi.
Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan, dan akuntabel, jauh dari proses tawar menawar atau negosiasi, dalam bentuk apa pun.
Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadhan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.
Presiden Republik Indonesia,
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

SUMBER

Nazarudin : saya lupa semuanya.

Liputant6.com, Jakarta: Tersangka Muhammad Nazaruddin mengaku lupa semua hal yang berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan suap atas tender proyek pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang. Namun ia mengaku bersalah dan rela jika kasus yang membelitnya tidak harus melalui proses penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (18/8).

Pernyataan singkatnya kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK, agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum dirinya namun tidak menyakiti anak dan istrinya, mengingat mereka tidak berkaitan apa pun dengan kepartaian.

Ia pun mengaku sudah lupa terkait semua hal yang berkaitan dengan pengakuannya saat menjadi buron.

"Anak istri saya jangan diganggu, saya lupa semuanya. Saya mengaku bersalah, bila perlu tidak perlu disidik langsung saja divonis," ujar Nazar.

Namun demikian, tersangka kasus dugaan penerimaan suap atas pemenangan proyek Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring kepada PT Duta Graha Indah (DGI) ini, telah datang di Gedung KPK pada pukul 10.40 WIB.(MEL)


sumber : http://berita.liputan6.com/read/349360/nazaruddin-saya-lupa-semuanya

BUMN Sebagai Alat Pencari Dana Elit Politik Pertahankan Kekuasaan

Heboh kasus Nazaruddin dan pailitnya PT Istaka Karya menunjukkan masih ada yang salah dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Jika nyanyian eks Bendahara Partai Demokrat itu benar, perusahaan pelat merah ternyata belum juga bebas dari campur tangan politik. Prahara pailit itu pun menggambarkan masih banyak BUMN tak sehat yang sudah selayaknya dipangkas.

Sejak dahulu kerapkali BUMN dijadikan tambang uang bagi para penguasa elit politik dan pemerintahan

Nazaruddin pernah menuding proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, tak lepas dari “tangan kotor” politikus. Proyek sengaja diatur agar dimenangi oleh dua BUMN infrastruktur: PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Pengaturan ini disebut-sebut buah dari setoran Adhi Karya senilai Rp 50 miliar kepada politikus Anas Urbaningrum untuk kemenangannya meraih kursi ketua umum di Kongres Partai Demokrat.

Di tengah tudingan itulah, kini muncul kabar tak sedap lain ihwal pailitnya PT Istaka Karya. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit yang diajukan PT Japan Asia Investment Company Indonesia. Penyebabnya, BUMN yang juga bergerak di bidang infrastruktur ini tak kunjung melunasi utang sekitar Rp 64 miliar kepada salah satu kreditornya itu.

Karut-marut ini sesungguhnya dapat diminimalkan seandainya rencana transformasi perusahaan negara dan Kementerian BUMN diimplementasikan secara konsisten. Sejak dulu didengungkan perlunya sterilisasi BUMN dari “tangan-tangan” politik. Salah satu caranya, dengan memisahkan sejauh mungkin BUMN dari peluang intervensi politik dan birokrasi pemerintahan lewat pembentukan super-holding, yang menggantikan peran Kementerian BUMN.

Keberhasilan Temasek di Singapura bisa menjadi contoh. Melalui pola ini, perusahaan milik negara bisa benar-benar dikelola secara profesional berdasarkan asas korporasi. Kebiasaan adanya “titipan” nama direksi dari partai-partai politik otomatis dapat dipupus. Dengan begitu, direksi pun tak perlu lagi “kasak-kusuk” menebar fulus kepada para politikus untuk mengamankan posisinya. Sebab, prestasi sepenuhnya dinilai berdasarkan kinerja perusahaan.

Peluang korupsi juga perlu dipersempit dengan memperketat kontrol. Untuk mempermudah pengawasan itu, rencana pemerintah menyusutkan jumlah perusahaan negara menjadi tinggal separuhnya perlu segera direalisasi. Langkah ini pun akan mempercepat proses transformasi dan perbaikan kinerja BUMN. Apalagi faktanya, sekitar 90 persen aset, pendapatan, dan laba bersih perusahaan negara, yang totalnya kini berjumlah 142, hanya disumbang oleh 26 BUMN.

Karena itu, tak perlu pemerintah menunggu BUMN hingga “sekarat” baru dilikuidasi, seperti yang dialami Istaka Karya. Peleburan BUMN di sektor perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan farmasi bisa menjadi pionir agar performanya menjadi lebih bugar. Dengan sinergi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah nantinya tak hanya mampu sejajar dengan swasta lokal, tapi juga mampu bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan hal itu, sudah sepatutnya ego sektoral kementerian teknis yang menaungi BUMN dikesampingkan. Dan yang terpenting, dibutuhkan keberanian pemerintah melakukan terobosan, meski bisa jadi kebijakan ini tak populer dan menuai kritik tajam. 

Gerindra: Tak Mungkin Noura Mabuk

Habiburahman menyatakan dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Noura.

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman membantah anggota Fraksi Gerindra, Noura Dian Hartarony mabuk di sebuah kelab jazz. Apalagi, sambil berjoget dan membagi-bagikan kartu nama. Menurut dia, Noura tak mungkin minum alkohol, karena mengidap penyakit maag akut.

"Kader kami itu punya maag akut. Jangankan minum alkohol, minum sparkling water saja dia tidak bisa," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi itu saat berbincang dengan, Jakarta, Sabtu 7 Mei 2011.

Habiburahman menyatakan dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Noura. Hasilnya, Noura memang membantah isu tersebut. Bahkan, Nurokhman meyakini, sejak beredar informasi tersebut di twitter, pihaknya sudah menduga isu tersebut tidak benar.

"Kita sudah sangat yakin, ini fitnah," tegasnya. Dia juga menyatakan, telah meminta klarifikasi kepada pihak klub Jazz. "Pihak pengelola kelab mengatakan, tidak pernah ada yang menari diatas meja, dan tidak mungkin ada," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra itu telah membantah tuduhan tersebut.

"Demi Allah, itu bukan saya. Ada saksi-saksinya di Black Cat (nama kelab malam), saya kan jarang keluar malam. Saya sebulan sekali ke restoran," katanya saat dihubungi melalui telepon, Jumat 6 Mei 2011.

Noura mengakui memang pergi ke sebuah klub yang bernama Black Cat untuk merayakan ulang tahun temannya. Namun, pada pukul 22.00 WIB, dia sudah meninggalkan tempat itu.

Noura pun membantah minum alkohol saat itu. "Saya menyetir mobil sendiri. Saya tidak bisa mabuk, tak tahan alkohol. Saya punya maag akut," kata anggota Komisi VI DPR itu. 

Jusuf Kalla Sumbang Dana ke Al-Zaytun?

"Nggak ada sama sekali, tidak ada sumbangan," kata Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah memberikan sumbangan kepada pondok pesantren Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang. Pondok pesantren ini santer disebut-sebut sebagai produk NII.

"Nggak ada sama sekali, tidak ada sumbangan. Dia (Panji) mengira saya menyuap, padahal tidak, ada yang tipu-tipu padahal tidak," ujar JK disela kegiatan operasi katarak gratis di RSCM, Jakarta, Sabtu 7 Mei 2011.

Kehadirannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di pesantren itu, beberapa waktu lalu, hanya untuk memenuhi undangan sebagai Wakil Presiden.

"Saya hanya diundang untuk Maulid. Karena pesantrennya besar, ya diundang Maulid saya datang. Waktu wapres saya datang satu kali," katanya.

Dia menyatakan, tidak mengetahui pesantren Al-Zaytun selama ini dikaitkan dengan NII. Padahal, saat itu, dia melihat Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat baik.

"Al-Zaytun sebagai pesantren, sangat hebat, sangat bagus sebagai pesantren. Saya tidak tahu lebih dari itu," ucapnya.

Dia juga membantah, Partai Golkar telah menjaring massa NII pada pemilu 2009. "Siapa yang tahu massa NII, nggak pernah kita menggunakan dan berhubungan (dengan) NII," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia berharap, agar seseorang yang sudah terlibat dengan jaringan NII segera diluruskan dan diberi pencerahan mengenai pemikiran yang moderat. NKRI adalah harga mati. "Jika bertindak yang negatif ya ditindak," imbuhnya.

Pengelola Al Zaytun, Panji Gumilang sendiri membantah keras, pesantrennya produk  NII. Kata dia.

KPK Periksa Sutrisno Bachir

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/4), memeriksa mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan flu burung di Kementerian Kesehatan’

“Beliau diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Senin (4/4). Sutrisno  diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratna Dewi Umar, yang merupakan Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan. Ia sudah tiba sejak pukul 09.50 WIB dan keluar sekitar pukul 13.30 WIB.

Usai keluar dari kantor KPK, Sutrisno sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Namun, ia tidak menyebutkan bahwa ia diperiksa sebagai saksi. “Saya hanya silahturahmi, sebagai warga negara yang baik boleh dong,” ujarnya singkat.

Soetrisno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratna Dewi Umar, Direktur Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan. Johan tidak menjelaskan keterkaitan Soetrisno dan Ratna Dewi. Dalam kasus ini, KPK juga sudah menetapkan tersangka lain, yakni mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Soetedjo Yuwono, dan mantan Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Mulya A Hasjim.

KPK  menduga kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp32 miliar. Sementara nilai proyeknya sendiri mencapai Rp98 miliar. Atas dugaan itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Mulai Endus Dua Proyek Bermasalah di Palopo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Kejaksaan Negeri Palopo.

Pertanyaan itu berdasarkan surat KPK yang ditujukan ke Kejari Palopo perihal kasus korupsi di daerah itu. Ada dua kasus yang ditangani kejaksaan yang diminta hasil penyelidikannya yakni proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 dengan jumlah anggaran APBN sebesar 8,9 miliar.

Sedangkan kasus yang satu yakni proyek pemasangan instalasi pipa PDAM Kota Palopo di wilayah Bambalu, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat. Jumlah anggaran pusat ini senilai Rp17 miliar. Kajari Palopo Sangkot Harahap yang dikonfirmasi membenarkan adanya surat KPK perihal terkait kedua kasus tersebut.

Hanya saja, Sangkot enggan menjelaskan sejauh ini terhadap kasus itu. ” KPKmemiliki hubungan dengan kejaksaan dalam penanganan korupsi,” ungkap Sangkot, kemarin. Berdasarkan pantauan di kantor Kejari Palopo, Jumat (31/3), tampak sepi. Beberapa penyidik tidak terlihat. Bocorannya, beberapa penyidik mendadak ke Makassar untuk menggelar ekspose terhadap dua kasus itu.

” Kami sedang di Makassar melakukan ekspose dengan Kejati,” ujar Kasi Pidsus, Ashari Syam. Kasus PLTMH yang ditangani kejaksaan sejak tahun 2010 lalu.

Namun, hasilnya belum diketahui karena penyidik menghentikan penyelidikan sementara. Alasannya, sejauh ini proyek PLTMH telah rampung yang baru-baru ini diresmikan Walikota Palopo. Penyidik memberikan waktu untuk mengoperasikan PLTMH sehingga dapat terkoneksi dengan jariangan PLN.

Proyek ini sempat mendapat kendala dalam proses perampungan yang seharusnya rampung tahun 20009 lalu. Namun, karena bencana lonsor melanda wilayah Battang, dekat lokasi proyek, November 2009 lalu, sehingga pengerjaan ditambah. Itu sebabnya kejaksaan membidik proyek tersebut.

Sedangkan Kasus pemasangan pipa PDAM yang juga telah resmi ditangani kejaksaan sejak tahun 2008 lalu. Namun hingga kini penyelidikannya masih mengambang. Mantan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulsel Abubakar Malinta mengakui bahwa proyek pemasangan instalasi pipa PDAM yang dikeluhkan warga Battang, Kecamatan Wara Barat, sangat menyalahi bestek.

Abubakar pernah meninjau proyek instalasi pipa air bersih yang membentang sepanjang jalan dari Sungai Bambalu hingga Kota Palopo itu. ” Memang banyak masalah pada proyek itu, karena terjadi salah bestek,” kata Abu Bakar.

Sementara itu, sejumlah aktivis antikorupsi meminta agar KPK turun tangan dalam kasus itu. Menurutnya, KPK jangan hanya menyurat, kalau perlu langsung ditangani. ” Kami dukung KPK turun langsung ke Palopo menyelidiki kasus ini. Bahkan, sejumlah kasus lainnya harus diusut kembali. Sejauh ini kasus-kasus besar yang ditangani kejari hingga kejati tidak jelas hukumnya,” tegas Yertin salah seorang aktivis.

KPK Siap Paparkan Hasil Kajian PSSI

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah hampir rampung. Pekan depan, hasil itu diharapkan bisa dibeberkan untuk publik.

"Dalam waktu dekat akan kita akan segera paparkan, mungkin sekitar minggu depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (1/4/2011).

Pemaparan itu rencananya dihadiri oleh Ketua KONI, Rita Subowo dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng. Namun rencana pastinya, Johan mengaku belum tahu.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, proses kajian itu memang masih terus digodok oleh tim KPK. Pimpinan sendiri belum menerima laporan dari tim.

Terkait penggunaan APBD, pihak Departemen Dalam Negeri akan membuat aturan yang melarang klub-klub profesional menggunakan dana dari daerah. Saat ini sebagian besar klub peserta kompetisi Liga Super Indonesia yang dinaungi PSSI, memakai dana APBD.

Invasi Libya, FUI Demo Kedubes AS

Kepolisian juga melengkapi keamanan dengan dua buah mobil barracuda.

Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mendemo Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menuntut Amerika untuk menghentikan serangan invasi militer terhadap Libya.

Dalam aksi yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, FUI menuding AS berupaya menghancurkan negara-negara Islam di dunia dan meminta kongres Amerika Serikat tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terkait pembubaran Ahmadiyah.

"Amerika ingin menguasai Libya karena minyaknya," kata Ustad Komarudin selaku orator dalam aksi demonstrasi FUI di depan Kedubes AS, Jakarta Pusat, Jumat 1 April 2011.

Dalam aksi demonstrasi ini kepolisian mengerahkan 400 personel gabungan dari Polsek Gambir, Polres Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar AS.

Selain mengerahkan sejumlah personel berseragam lengkap, kepolisian juga melengkapi keamanan dengan dua buah mobil barracuda, dan sebuah mobil kawat berduri untuk menghalau pengunjuk rasa mendekat.

"Personel yang diturunkan berjumlah 400 anggota, dari Polsek, Polres, dan Polda Metro Jaya. Ini dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Wakapolsek Gambir, Komisaris Polisi Handini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Para demonstran ini longmarch dari bundaran Hotel Indonesia ke Kedutaan Besar AS. Selain mendemo soal serangan Amerika ke Libya, tuntutan mereka lainnya yakni mendesak Presiden membubarkan ajaran Ahmadiyah.

Massa juga menuntut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menerbitkan Perda tentang larangan ajaran Ahmadiyah. "Presiden harus bubarkan Ahmadiyah. Gubernur harus segera menerbitkan Perda ataupun Pergub larangan ajaran Ahmadiyah yang menyesatkan," kata Komarudin.

Panglima: Jangan Kaitkan TNI dan PSSI

"Saya minta TNI jangan dikaitkan dengan PSSI tidak ada hubungannya."

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono membantah kehadiran TNI pada kongres PSSI di Pekanbaru kemarin karena ada calon ketua umum PSSI dari anggota TNI.

Menurutnya kehadiran TNI pada kongres PSSI atas permintaan kepolisian untuk pengamanan kegiatan. "Jadi jangan dikaitkan salah satu calon dari TNI, nggak begitu," kata Laksamana TNI Agus Suhartono, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.

Menurut Agus, kehadiran TNI dalam Kongres PSSI adalah atas pertimbangan situasi dan sesuai dengan permintaan kepolisian. Agus pun meminta agar kehadiran TNI dalam Kongres PSSI tak dimaknai sebagai intervensi. "Saya minta TNI jangan dikaitkan dengan PSSI tak ada hubungannya, tetapi bahwasanya keberadaan anggota TNI itu benar," ujarnya.

Seperti diberitakan, Panglima TNI telah memberikan restu kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta terkait pencalonan Ketua Umum PSSI.

"Untuk pembinaan olah raga semua warga negara diizinkan untuk itu, termasuk TNI. Dipersilahkan tentunya tanpa mengabaikan tugas pokok yang diberikan kepada personil," ujarnya.

Polemik Gedung DPR, Gerindra Ancam Copot Pius

Fraksi Gerindra mengancam mencopot Pius Lustrilanang dari BURT. Polemik gedung baru.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Fraksi Gerindra akan segera mencopot Pius Lustrilanang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pius yang menjabat sebagai wakil ketua BURT dianggap menyuarakan kepentingan pribadinya dalam mendukung pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya mencapai Rp1,16 triliun itu.

"Selama ini dia menyuarakan kepentingan pribadi dan tidak sejalan dengan kepentingan partai soal gedung baru," kata Fadli Zon saat dihubungi  di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Gerindra, menurut Fadli Zon, sejak awal menolak keras pembangunan gedung baru itu. Anggaran pembangunan gedung dinilai terlalu membenam uang negara. Fadli mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan Pius, sehingga berkukuh memperjuangkan pembangunan gedung baru. Padahal sikap menolak Gerindra itu sudah disampaikan sejak awal kepada kader-kadernya di DPR.

"Pius juga sudah mengetahui sikap ini, termasuk dalam koordinasi yang lalu. Entah siapa di baliknya," tanya Fadli. Karena itu, Gerindra pun akan melakukan investigasi untuk mencari tahu motif Pius memperjuangkan pembangunan gedung baru DPR. Gerindra pun kemudian mempersilakan apabila ada pihak yang akan memberikan laporan atau informasi soal ini.

Saat dihubungi , Pius Lustrilanang, membantah memperjuangkan kepentingan pribadi di Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat. Pius menegaskan bahwa pernyataannya soal pembangunan gedung sudah diambil dan disepakati semua fraksi selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga.

"Saya menyampaikan sikap DPR," kata mantan aktivis yang pernah diculik di masa Orde Baru itu.

Sementara, sikap partai atau fraksi Gerindra, tentunya disampaikan pimpinan fraksi. Dan Pius mengaku, sebagai anggota fraksi Gerindra sudah berupaya agar fraksinya bisa menyampaikan sikap terbuka menolak pembangunan gedung baru yang bernilai lebih dari Rp1 triliun itu.

"Kapan itu? Ketika saya membuat inisiatif menggelar rapat konsultasi BURT, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi," katanya. Di dalam forum itu, Fraksi Gerindra menyampaikan sikap menolak pembangunan gedung.

Dan Pius pun mengaku belum menerima surat pemberhentian dari posisinya di BURT. Pius pada hari Rabu ini tetap berkantor seperti biasa.

Benarkah Diberhentikan?

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa belum ada surat pemberitahuan dari Fraksi Gerindra bahwa Pius ditarik dari BURT. Marzuki justru mempertanyakan pernyataan Gerindra seperti yang disampaikan Fadli Zon karena menurut mantan Sekretaris Jenderal DPR itu, politisi Gerindra di BURT tak pernah bersuara menolak pembangunan gedung.

Dan sampai hari Rabu, kata Marzuki, juga tak ada surat dari Fraksi atau Partai Gerindra yang meminta para politisi yang duduk di BURT diberhentikan. "Kalau memang konsisten, wakilnya di BURT dipecat, baru angkat jempol saya. Tapi itu nggak ada," kata Marzuki.

Marzuki sendiri lebih jauh menyesalkan suara-suara sumbang penolakan pembangunan gedung. Pembangunan gedung baru DPR, kata Marzuki, adalah kebijakan DPR yang diputuskan melalui rapat paripurna saat membahas rencana strategis pada 29 Juli 2010. Salah satu isi Renstra DPR 2010-2011 itu adalah pembangunan gedung baru.

"Jadi, dalam hal keputusan pembangunan gedung DPR, bukan keputusan Maruzki Alie, tapi keputusan rapat. Pembangunan gedung baru telah melalui proses panjang di Badan Urusan Rumah Tangga," kata Marzuki.

"Hasil keputusan BURT telah disosialisasikan kepada fraksi-fraksi dalam forum konsultasi. Saya, selaku Ketua DPR, tidak mungkin membatalkannya, karena pembatalan harus dilaksanakan melalui forum yang legal. Forum yang legal tersebut yang di atasnya," kata Marzuki. Forum yang dimaksud adalah rapat paripurna DPR.

Karena itu, kata Marzuki, "Permintaan yang tidak prosedural agar Ketua DPR membatalkan pembangunan gedung baru merupakan permainan politik yang membodohi publik karena mereka tahu Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari rapat di DPR."

Sejumlah fraksi di Senayan menolak keras pembangunan gedung baru itu. Sebab anggarannya terlalu besar dan tidak mendesak untuk dibangun. Sejumlah fraksi yang menolak itu antara lain Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan.

"Pimpinan Fraksi dan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pernah mengingatkan kepada anggota fraksi PDI Perjuangan, untuk tunda dulu pembangunan gedung DPR, revisi ulang perencanaan pembangunan gedung agar lebih efisien," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa 8 Maret 2011.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat  dan tokoh juga menolak keras pembangunan gedung baru yang mewah itu, sebab tidak ada urgensinya. Anggota dewan, kata Jusuf Kalla, tidak perlu memiliki banyak staf ahli, sebab tidak semua anggota dewan menjalankan fungsi legislasi.

Staf ahli dibanyak negara, lanjutnya, berkantor di luar dan bukan di dalam gedung DPR. Itu sebabnya, Kalla mendesak agar pembangunan gedung itu ditunda. Kalla meminta anggota dewan mencontoh Presiden dan Wakil Presiden. "Kantor mereka sederhana tapi pekerjaan tetap jalan," katanya, di Jakarta, Rabu 30 Maret 2011.

Aburizal: Isu Gayus Intrik Politik

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan isu pertemuan mafia pajak Gayus Tambunan dengan dirinya di Bali adalah sekenario bohong yang tak berdasar fakta. Aburizal kembali menekankan bahwa hal itu merupakan intrik politik untuk menyerang dirinya.

"Inilah hebatnya, sesuatu yang tidak terjadi bisa dibuat seolah-olah ada," kata Aburizal saat berbincang dengan sejumlah redaktur senior usai menyampaikan kuliah umum di S Rajaratnam School of International Relations, Nanyang Technological University, Singapura, Jumat 19 November 2010.
Menurut politisi yang akrab disapa Ical ini, dirinya tidak pernah bertemu dengan Gayus. Sebab di waktu yang dituduhkan, dirinya masih berada di Palembang, Sumatera Selatan.
Ical baru tahu bahwa Gayus menonton ajang kompetisi tenis internasional dari media. "Saya tidak kenal dia, lihat wajahnya saja di media. Jadi heran kalau saya dikait-kaitkan," ujarnya.
Menurut Ical, skenario itu terlalu mengada-ada, apalagi dia punya alibi kuat dan banyak saksi. Karena itu, awalnya dia memilih enggan berkomentar atas tuduhan itu. "Saya awalnya malas menanggapi, terlalu mengada-ada," ujarnya.
Mengenai apakah ada sutradara atau master mind di balik hal itu, Ical mengaku tidak tahu. Namun, dia meminta hal itu dibongkar jika benar ada yang melakukan skenario itu. "Dibongkar saja siapa di balik ini," ujarnya.
Ical sendiri mengaku sudah biasa dengan serangan-serangan dan intrik politiksemacam itu. Intrik politik ini masih terkait dengan Pemilu 2014. "Ini kan padi sudah mulai menguning di mana-mana, jadi biasa intrik seperti itu,"

2 Mahasiswa Aksi Gantung Diri di Pondok Indah

2 Mahasiswa anti pemerintah melakukan aksi gantung diri di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2011). Dibawahnya, belasan rekan-rekannya memberi semangat dan meneriakan yel-yel anti pemerintah.

2 mahasiswa yang menggelar aksi teatrikal dengan menggantungkan diri di JPO Pondok Indah ini mengenakan jas hitam layaknya presiden dalam acara resmi.

Aksi teatrikal ini untuk menegaskan penolakan mereka kepada rezim SBY-Boediono.

Selain memakai jas, kedua mahasiswa tersebut juga memakai topeng SBY.