TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie kembali membuat ide kotroversial. Kali ini mengusulkan agar biaya kampanye partai politik dalam Pemilu baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau masalah keuangan dalam kampanye saya punya ide bagaimana kalau dibiayai negara lewat APBN," kata Marzuki dalam diskusi dan buka bersama para aktivis di "Institute Gerakan" Jakarta, Rabu (24/8/2011).
Marzuki Alie yang juga wakil ketua umum dewan pembina Partai Demokrat ini menegaskan jika penggunaan APBN akan efektif mengatur biaya kampanye partai politik.
"Kalau ada partai politik keluarkan dana kampanye selain dari APBN pada Pemilu maka partai politik tersebut bisa didiskualifikasi," ujarnya.
Selain untuk kampanye pilpres dan pemilu, Marzuki Alie juga menegaskan biaya Pilkada atau pemilihan kepala daerah juga bisa diambil dari APBN atau APBD.
"Ada azaz keadilan dan tidak ada diskriminatif. Dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden serta Pilkada dibiayai APBN atau APBD sehingga tidak ada diskriminatif," ujarnya.
Marzuki mengakui pembiayaan kampanye untuk partai politik sering seret dan tidak jelas asal usulnya. Akibatnya ada partai politik yang biaya kampanyenya sangat besar dan beberapa parpol juga biaya kampanyenya sangat seret.
"Kalau masalah keuangan dalam kampanye saya punya ide bagaimana kalau dibiayai negara lewat APBN," kata Marzuki dalam diskusi dan buka bersama para aktivis di "Institute Gerakan" Jakarta, Rabu (24/8/2011).
Marzuki Alie yang juga wakil ketua umum dewan pembina Partai Demokrat ini menegaskan jika penggunaan APBN akan efektif mengatur biaya kampanye partai politik.
"Kalau ada partai politik keluarkan dana kampanye selain dari APBN pada Pemilu maka partai politik tersebut bisa didiskualifikasi," ujarnya.
Selain untuk kampanye pilpres dan pemilu, Marzuki Alie juga menegaskan biaya Pilkada atau pemilihan kepala daerah juga bisa diambil dari APBN atau APBD.
"Ada azaz keadilan dan tidak ada diskriminatif. Dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden serta Pilkada dibiayai APBN atau APBD sehingga tidak ada diskriminatif," ujarnya.
Marzuki mengakui pembiayaan kampanye untuk partai politik sering seret dan tidak jelas asal usulnya. Akibatnya ada partai politik yang biaya kampanyenya sangat besar dan beberapa parpol juga biaya kampanyenya sangat seret.
0 Comments